Dampak Revolusi Pariwisata 4.0

Munculnya era tourism 4.0, merupakan dampak dari revolusi industri 4.0 di sektor pariwisata. Era ini ditandai dengan adanya kemudahan akses atas informasi melalui media digital. Era tourism 4.0 juga menjadi penyebab munculnya fenomena pergeseran budaya siber dan visual pada wisatawan Indonesia, khususnya generasi milenial. Merespon hal tersebut, Kemenpar selaku leading sector pariwisata Indonesia, mengeluarkan dua kebijakan aplikatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan kebijakan tersebut sebagai lesson learned bagaimana Kemenpar beradaptasi untuk menyesuaikan dan menjangkau wisatawan milenial. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menjelaskan pentingnya kebijakan Kemenpar dalam menggagas GENPI sebagai komunitas milenial yang mempromosikan parwisata Indonesia dan kebijakan untuk mengembangkan destinasi wisata berkonsep “kekinian” melalui pendekatan digital.

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting pemerintah yang memiliki makna luas karena menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam kepentingan dan kebutuhannya. Pemberian pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat diharapkan dapat diterima dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut harus sesuai standar biaya pelayanan yang relatif murah dengan kualitas yang baik dan dapat menjangkau keseluruh daerah khususnya daerah terpencil yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.Seiring dengan perkembangan zaman pola pikir masyarakat dalam pelayanan publik lebih menyukai dalam hal khususnya yang bersifat cepat, terjangkau dan berkualitas. Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhanya, mengharuskan pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik. Banyak masalah terkait dengan pelayanan publik diantaranya adalah ketidakpastian waktu, biaya dan cara pemberian pelayanan kepada masyarakat dan lain sebagainya yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan kepuasan sehingga menjadikan kualitas pelayanan buruk. Hal tersebut sangat diperlukan peningkatan kemampuan pemerintah yang berkompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dibutuhkan adanya pengembangan kapasitas (capacity building). Pengembangan kapasitas merupakan bagian penting di berbagai aspek kehidupan, salah satunya di dalam instansi pemerintahan, pengembangan kapasitas penting untuk meningkatkan kemampuan atau menjadikan lebih baik kinerja aparatur dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara yang dapat mengganggu kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik.Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan Capacity Building dengan tujuan memperbaiki kinerja aparatur pemerintah yang akan berpengaruh terhadap pelayanan publik